Dewan Pendidikan Sampang Soroti Keterlambatan Pencairan Insentif Guru
Sampang||Garuda08.Com – Isu keterlambatan pencairan insentif guru di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah sebuah pemberitaan viral di media sosial WhatsApp pada Jumat (27/12/2024).
Masalah ini memicu berbagai pertanyaan, terutama dari kalangan Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, yang mempertanyakan kejelasan penyebab keterlambatan tersebut.
Hingga akhir Desember 2024, banyak guru di Kabupaten Sampang, khususnya guru PAUD dan TK, yang mengeluhkan belum cairnya insentif. Mereka juga belum menerima penjelasan pasti dari Dinas Pendidikan terkait jadwal pencairan dana tersebut.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Hasan Rohmad, menegaskan perlunya percepatan pencairan insentif untuk memastikan kesejahteraan para guru tidak terganggu. Menurutnya, kurangnya koordinasi dan komunikasi dari Dinas Pendidikan menjadi salah satu akar masalah yang membuat para guru resah.
“Banyak guru PAUD dan TK yang mulai mempertanyakan kapan insentif mereka cair. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan informasi dari Dinas Pendidikan kepada penerima insentif,” kata Hasan.
Hasan menyoroti beratnya tanggung jawab guru PAUD dan TK, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ia mendesak Pemkab Sampang, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera memproses administrasi agar pencairan dana insentif tidak berlarut-larut.
“Saya melihat tugas dan tanggung jawab guru PAUD sangat berat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus terkait keterlambatan ini,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh berkas persyaratan pencairan insentif telah lengkap, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pencairan.
"Koordinasi itu penting agar tidak terjadi miskomunikasi. Kami harap insentif segera diproses dan dibayarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Fadeli, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh awak media. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan keterlambatan tersebut.
Masalah ini diharapkan segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar. (Red)
